Para waria meminta HAM kepada presiden

Hari HAM, Waria Minta Pekerjaan ke SBY  

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah waria yang tergabung dalam Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI) menggelar unjuk rasa untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusi, 10 Desember, di depan Istana Negara, Senin, 10 Desember 2012. Mereka meminta pemerintah untuk menghargai keberadaannya, termasuk hak untuk mendapat pekerjaan yang layak.

"Hak kami sebagai kelompok minoritas terabaikan. Kami sering dijadikan bahan olok-olokan, bahkan kami sering dirazia oleh kelompok-kelompok tertentu," kata Ketua Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut.

Menurut dia, dalam soal pekerjaan, pengusaha masih pilih kasih setelah melihat kondisi fisik para waria. “Padahal kami memiliki kemampuan yang sama," ujar Mami Yulie.

Yulianus, atau akrab disapa Mami Yulie, mengatakan Forum Komunikasi Waria se-Indonesia adalah lembaga berbadan hukum. Karena itu, kata dia, suara mereka dapat mewakili seluruh anggotanya. Menurut Mami Yulie, kelompok waria ini hingga kini menghimpun 8,3 juta waria yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata anggotanya bekerja sebagai pengamen, pekerja salon, bahkan pengacara.

“Dengan kondisi fisik yang sedikit berbeda dengan pria normal, mereka susah untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan begitu saja,” ujarnya

Nanda, anggota Forum Komunikasi Waria dari Jakarta, mengatakan waria kerap mengalami ketidakadilan. Karena itu, kata dia, tidak jarang di antara rekan-rekannya terpaksa terjerumus dalam dunia hitam seperti prostitusi dan tindakan kriminal. "Kami mohon Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyediakan akses mendapatkan perkerjaan yang layak bagi kami. Jangan biarkan kami berbuat yang macam-macam," ujar Nanda.

Dalam catatan Forum Komunikasi Waria, DKI Jakarta merupakan kota yang paling banyak memiliki warga waria. Selanjutnya di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Surabaya, Jawa Timur, dan kota-kota besar lainnya

Analisa :

Semua manusia pasti mempunyai haknya tersendiri , dan mereka pun juga berhak mendapatkan haknya tersendiri .

apabila hak mereka tidak terpenuhi , maka mereka berhak untuk protes kepada pemerintahnya,

seperti contoh diatas, para waria tidak mendapatkan haknya , mereka seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka tidak mendapatkan hak tersebut. 

tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya salah pejabat kita, sebenarnya pejabat kita sudah memberikan lapangan pekerjaan yang cukup , seharusnya para waria tersebut mau merubah penampilannya sesuai dengan jenis kelaminnya, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang layak.